PN Jakarta Selatan Rutin Gelar Rapat Monev Hakim, Wujudkan Putusan Cepat dan Akurat
JAKARTA – Sebagai bentuk pengawasan internal dan pembinaan berkelanjutan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan secara rutin menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hakim setiap bulannya. Pada hari Kamis, 13 Agustus 2026, rapat Monev ini kembali digelar untuk mengevaluasi kinerja para hakim dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Pengadilan menegaskan bahwa evaluasi rutin ini bukanlah sekadar untuk gengsi institusi, melainkan sebuah komitmen nyata agar putusan hukum dapat dihasilkan semakin cepat dan akurat bagi masyarakat pencari keadilan.
Dalam rapat tersebut, agenda difokuskan pada pembahasan mendalam mengenai capaian kinerja, kendala teknis di lapangan, hingga upaya penguatan integritas. Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara terukur, di mana kinerja setiap individu hakim dievaluasi berdasarkan tingkat penyelesaian perkara perdata maupun pidana, yang kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Aspek kepatuhan terhadap tenggat waktu penyelesaian perkara juga dievaluasi secara ketat melalui pemanfaatan sistem yang telah terintegrasi, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, dan e-Berpadu.
Lebih lanjut, rapat ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun non-teknis yang kerap dihadapi hakim di lapangan. Berbagai hambatan tersebut, termasuk masalah sinkronisasi data serta koordinasi dengan panitera dan jurusita, dibahas secara komprehensif untuk dicari solusi terbaiknya. Selain persoalan teknis, penguatan integritas juga menjadi sorotan utama, di mana para hakim diingatkan kembali tentang pentingnya mematuhi kode etik serta larangan tegas mengenai penerimaan suap atau gratifikasi, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memandang bahwa rapat Monev ini bukan sekadar agenda internal rutin, melainkan sebuah mekanisme nyata untuk memastikan bahwa pelayanan peradilan menjadi semakin profesional, transparan, dan berintegritas. Melalui evaluasi yang berkesinambungan ini, setiap hakim dapat mengetahui secara pasti posisi capaian kinerjanya serta mengidentifikasi area mana saja yang masih perlu ditingkatkan. Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh upaya evaluasi ini adalah agar masyarakat pencari keadilan dapat merasakan dampaknya secara langsung: penyelesaian perkara yang lebih cepat dan kepastian hukum yang lebih terjamin.
