Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Gelar Rapat Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2026
JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus menggelar Rapat Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2026 pada hari Jumat, 31 Juli 2026, yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Kegiatan rutin bulanan ini dipimpin langsung oleh Ketua PN Jakarta Selatan, Bapak Agus Akhyudi, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Wakil Ketua, para hakim, panitera, sekretaris, panitera muda, kepala subbagian, panitera pengganti, juru sita atau juru sita pengganti, dan seluruh ASN serta P3K. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan demi terwujudnya peradilan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Dalam sesi arahan wakil ketua dan evaluasi kepaniteraan, pimpinan menyampaikan apresiasi atas kinerja kepaniteraan yang telah berjalan dengan baik, namun tetap mengingatkan pentingnya ketelitian dalam penginputan perkara ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan turut melaporkan hasil rapat berjenjang kepaniteraan, termasuk sosialisasi pembaruan SIPP versi 6.2.4 yang mewajibkan pengunggahan seluruh relas panggilan sidang, pemberitahuan putusan, serta tahapan eksekusi oleh juru sita dan panitera pengganti sebagai bagian dari peningkatan akurasi administrasi perkara.
Sementara itu, dalam monitoring dan evaluasi kesekretariatan, dilaporkan bahwa progres pembangunan gedung baru di Jalan Ampera Raya menunjukkan perkembangan signifikan dengan capaian mencapai 39,13 persen, melampaui target yang ditetapkan. Seluruh pihak terus berkoordinasi dengan kontraktor untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tepat waktu, di mana penghapusan Barang Milik Negara berupa sisa bongkaran gedung dan peralatan mesin telah selesai dilakukan, dan saat ini sedang dipersiapkan usulan penghapusan untuk aset lain yang sudah tidak layak pakai. Terkait kedisiplinan, pegawai diingatkan untuk bersabar apabila terjadi kendala teknis pada aplikasi SIKEP karena absen manual tidak menggantikan absen elektronik, serta pengisian Penilaian Kinerja Pegawai atau PKP yang menjadi perhatian dengan batas akhir pengisian pada hari tersebut. Rapat ini juga membahas realisasi anggaran serta persiapan pengawasan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung guna terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pelayanan peradilan secara menyeluruh.
