logo pengadilan negeri jakarta selatan website ramah difable
penelusuran perkara dan pos bantuan hukum
HUT REPUBLIK INDONESIA KE 75 Lebih lanjut
PEMBINAAN OLEH DIRJEN BADILUM & KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA Lebih lanjut
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS Lebih lanjut
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN KASUBAG ORGANISASI & TATA LAKSANA DAN KASUBAG PERENCANAAN TI & PELAPORAN Lebih lanjut
RAPAT EVALUASI KINERJA 2019, PAKTA INTEGRITAS & PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 RAPAT EVALUASI KINERJA 2019, PAKTA INTEGRITAS & PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 Lebih lanjut
Rapat Agen Perubahan Lebih lanjut
PEMBERITAHUAN PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN & PERMOHONAN Lebih lanjut

Website ini Merupakan Standarisasi Website Untuk Seluruh Badan Peradilan Dibawah Naungan Mahkamah Agung Sesuai Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan

Index Berita

Kumpulan Berita dan Informasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A.

Lebih lanjut

Penelusuran Perkara

Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus.

Lebih lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus.

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographySistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Persyaratan dan Tata Cara Pengaduan

Cross-platformMengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas